CHRONIC = ART

Search This Blog

Monday, 6 February 2017

Diplomasi Abad Pertengahan II

DIPLOMASI ABAD PERTENGAHAN II
Perkembangan seni diplomasi menjadi lebih rumit pada Abad pertengahan. Hal ini disasari oleh berbagai fenomena yang terjadi dari Dark Ages hingga Rennaisance yang mempengaruhi dinamika kehidupan di Eropa. Abad Pertengahan ditandai dengan bersatunya kembali daerah kekuasaan Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional, kebangkitan humanisme, dimulainya penjelajahan samudera, hingga reformasi Protestan sebagai tanda lahirnya Rennaisance. Pada era Dark Ages muncul pula paham-paham baru akibat dari pengaruh gereja yang kian besar dalam arti ‘menindas’ seperti Kristendom dan Absolutisme. Hal ini pula yang menghambat perkembangan di Eropa baik dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan bahkan prinsip-prinsip moralitas (Knutsen, 1997). Namun setelah zaman ini berakhir muncul zaman baru yang disebut Abad Renaissance atau Pencerahan yang ditandai oleh kehidupan cemerlang di bidang seni, pemikiran maupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Masa Renaissance ini bermula dari abad ke-14 hingga sekitar abad ke-17. Pada tulisan ini penulis akan menjelaskan tentang pengaruh Dark Ages hingga Rennaisance terhadap diplomasi.
Dark ages berada di abad pertengahan yang merupakan zaman dimana Eropa sedang mengalami masa suram, dengan stagnansi ilmu pengetahuan dan teknologi menstimulus hadirnya paham-paham baru dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dimasanya. Dalam halnya, Eropa tengah dikuasi oleh konsep kristendom yang terjadi di abad ini sebagai suatu proses kristenisasi yang ada di Eropa (Marty, 2008). Kristendom merupakan paham dimana dalam satu wilayah meskipun terdiri dari berbagai suku dan etnis, haruslah bersandar dalam satu agama yakni Kristen. Kristendom lahir di Eropa dan berpusat di Inggris karena pada Abad Pertengahan, kerajaan Inggris memiliki relasi yang terlebas luas di benua Eropa dan sekitarnya. Diplomasi yang dilakukan dalam Abad Pertengahan dilakukan oleh kerajaan dan gereja. Dari sini gereja berada di bawah otoritas kerajaan dan digunakan sebagai instrumen kekuasaan, sebagai gantinya gereja mendapatkan perlindungan dari kerajaan. Selain itu, gereja juga merupakan penasihat raja dan berperan besar dalam pengambilan keputusan termasuk sebagai pemeran utama dalam diplomasi pada waktu itu. Dominasi diplomasi dipegang oleh Paus atas nama kepentingan agama. Diplomasi yang dilakukan Paus lebih cenderung sebagai mediator konflik. Jenis diplomasi yang berkembang awalnya adalah “old diplomacy” dan “secret diplomacy” dengan karakteristik yang bersifat  tertutup, rahasia, elitis dan diwarnai dengan tipu daya (Roy, 1995). Dengan kekuatan yang dimilikinya, gereja cenderung memonopoli hal ini untuk memperbesar pengaruhnya dengan melakukan kristenisasi dimana agama lain dihilangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, berbagai aspek kehidupan juga turut diatur oleh gereja hingga akhirnya berbagai kebijakan pemerintahan juga turut beada di bawah kekuasaan gereja. Berbagai hal ditempuh demi mempertahankan kepentingan gereja, apabila terdapat paham yang bertentangan dengan gereja akan dikenakan sanksi yang kejam (Knutsen, 1997). Dari sini terlihat bahwa diplomasi berkembang dengan cenderung bersifat memaksa, karena dalam halnya hasil diplomasi berakhir hanya pada dua pilihan, kesepakatan sesuai permintaan gereja atau perang (Salamah, 2014).
Namun seiring dengan akhir perkembangannya kekuatan gereja semakin menurun karena banyaknya konflik yang terjadi, hal tersebut menyebabkan munculnya pola baru di Eropa. Melemahnya kekuasaan gereja diiringi dengan semakin menguatnya kekuasaan raja. Dengan semakin melemahnya otoritas gereja, maka raja yang sebelumnya sejajar dengan gereja di dalam kekuasaannya, kini berubah menjadi pemegang kekuasaan kerajaan secara menyeluruh. Kristendom mulai jatuh pada Kekaisaran Romawi saat konsep Charlemagne mulai menyebar. Charlemagne terkenal akibat prestasi yang diraihnya dengan menaklukan banyak wilayah meliputi sebagian besar Eropa barat dan tengah yang menjadikan Ia sebagai tokoh berpengaruh pad Abad Pertengahan. Hal ini menciptakan sebuah lembaga atau sistem yang tetap selama lebih dari seribu tahun. Charlemagne adalah cucu dari Charles Martel dan anak Pippin III. Ketika Pippin meninggal, kerajaan dibagi antara Charlemagne dan saudaranya Carloman. Pada 800, Charlemagne datang untuk membantu Paus Leo III, yang telah diserang di jalan-jalan Roma. Dia pergi ke Roma untuk memulihkan ketertiban dan setelah Leo dibersihkan dirinya dari tuduhan, Charlemagne tiba-tiba dinobatkan  sebagai kaisar (Wilde, 2014). Raja Charlemagne membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mumpuni dengan kepemilkian aturan tunggal pemerintah Francia, ia memperluas wilayahnya melalui penaklukan di Lombardia di Italia utara, yang diperoleh Bavaria hingga Spanyol dan Hongaria (Wilde, 2014). Dari segi administrasi, Charlemagne mendelegasikan otoritasnya kepada Bangsawan Frank serta memberikan kesempatan terhadap kelompok etnis dibawah kekuasaannya untuk memberlakukan hukum setempat. Namun untuk menjamin keadilan, Charlemagne memiliki hukum-hukum yang ditetapkan secara tertulis dan ketat. Dia juga mengeluarkan capitularies yang diterapkan untuk semua warga negara. Charlemagne terus mengawasi peristiwa di kerajaannya melalui penggunaan missi Dominici yakni perwakilan yang bertindak dengan kewenangannya (Wilde, 2014).
Hal ini lah yang kemudian berkembang menjadi paham Absolutisme, yang merupakan teori politik dan bentuk pemerintahan dimana kekuatan sepenuhnya dipegang oleh kedaulatan individu seperti raja, tanpa adanya check and balance dari kekuasaan lain (Wilde, 2014). Akibatnya, individu yang berkuasa memiliki kekuatan ‘mutlak’ tanpa hukum atau hal lainnya yang menentang kekuasaan tersebut. Ketika berbicara tentang sejarah Eropa, teori dan praktek absolutisme umumnya berkaitan dengan 'raja absolut' dari awal zaman modern (16 sampai abad ke-18). Awal absolutisme modern diyakini telah ada di seluruh Eropa, tetapi sebagian besar di barat di negara-negara seperti Spanyol, Prusia dan Austria. Absolutisme dianggap telah mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Raja Perancis Louis XIV from 1643 – 1715 yang dikenal dengan semboyannya “L'etat c'est moi”. Selain itu juga raja-raja yang terkenal dengan absolutismenya antara lain yakni Katarina yang Agung dari Rusia, Leopold I dari Austria, John V dari Portugal, Frederick III dari Denmark, Charles XI dan Charles XII dari Swedia, dan Frederick Agung dari Prusia. Melihat dari kesewenang-wenangan raja atas kekuasaan yang dimilikinya jelas memperlihatkan bahwasanya diplomasi absolutisme ini menempatkan raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Model diplomasi yang diperlihatkan melalui paham ini sangat didasari dengan kebenaran. Disamping efek negatif yang dimilikinya, Absolutisme juga membawa efek positif terhadap dunia sekarang dimana dari paham Absolutisme ini  yang pada akhirnya menyadarkan bahwa negara membutuhkan sesosok pemimpin atau raja yang bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam kekuasaannya. Pada paham Absolutisme, raja memiliki kekuataan tertinggi sehingga diplomasi pun juga turut berpengaruh oleh kehadiran sosok raja. Dari sini dapat ditarik bahwa Absolutisme berkontribusi dalam konsep diplomat yang dibawa hingga kini yang mana diplomat harus berbicara kebenaran mutlak terhadapnya. Diplomat dituntut harus berbicara benar dalam pengemban tugas diplomatiknya walaupun mereka harus mati (Salamah, 2014). Karena bagi paham ini kebenaran adalah absolut dan absolut tidak akan pernah bisa hancur.
Akhir zaman kegelapan berakhir setelah dimulainya zaman pencerahan atau renaissans. Timbulnya renaissans karena ditandai dengan adanya kerinduan dan ingin mengembalikan kejayaan dengan hidup penuh kebebasan, kemewahan, dan kehormatan bagi para penguasa (Salamah, 2014). Secara etimologi Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu kata Re berarti kembali dan naitre berarti lahir. Secara bebas kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa Klasik (Yunani dan Romawi) yang lebih bersifat duniawi (Wilde, 2014). Seusai mengalami dominansi gereja, abad pertengahan diwarnai dengan hal-hal yang sekarang disebut humanisme, hal ini dikarenakan sebelumnya nilai-nilai yang menjadi panutan adalah nilai gereja bukan ukuran yang dibuat oleh manusia. Nilai-nilai tersebut antara lain humanisme, individualisme, empirisme dan rasionalisme (Tafsir, 2007). Timbulnya nilai-nilai dipicu oleh tulisan Dante Alighieri, Rene Descartes, Martin Luther dan para pemikir lainnya berhasil membuat runtuhnya dominasi Gereja di Eropa. Dengan dibawanya nilai-nilai baru pada masa tersebut, pola diplomasi juga turut berubah. Yakni yang pada Abad Pertengahan ditengarai berbau pemaksaan dan kekerasan, sedangkan dalam rennaisans lebih menekankan pada sisi negosiasi (soft power). Praktik diplomasi yang dilakukanpun telah menjadi kegiatan permanen pemerintah. Penguasa Eropa mulai mengirim wakilnya untuk tinggal di negeri asing untuk mengumpulkan informasi dan sekaligus mewakili negara dalam kegiatan yang akan dilakukannya. Dibandingkan pada abad pertengahan yang dulunya hanya mengirimkan wakilnya dalam waktu yang singkat saja. Penempatan Kedutaan Besar pertama kali oleh adipati dari Milan di Napoli, Genoa, Roma, dan Venice. Lalu semenjak itu berbagai Negara mulai mengikuti dan mendirikan kedutaan mereka di Negara-negara lain. Diplomasi seperti ini perlahan-lahan mulai mnyebar ke Eropa Utara. Negara Spanyol mulai mendirikan Kedutaannya di Negara Eropa Utara, sedangkan Prancis juga mulai mendistribusikan duta besarnya ke seluruh benua (Wilde, 2014).
Aktor Rennaisans yang terkenal adalah Nicollo Machiavelli dengan konsep kedaulatan negaranya. Machiavelli hidup saat puncak kejayaan Renaissans di Italia dimana negara tersebut masih terbagi-bagi dalam negara kecil. Machiavelli merupakan aktor pemberontak Abad Pertengahan, yang menolak kekuasaan gereja. Karena menurutnya, kekuasaan dan politik itu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, moralitas, ataupun agama (Salamah, 2014). Dalam halnya, diplomasi memandang kekuasaan sebagai sebuah tujuan, sebagaimana yang ia sebutkan dalam karyanya ‘The Prince’  bahwa seorang yang telah memegang kekuasaan penting cenderung dapat berbuat hal-hal yang terpuji atau bahkan tidak terpuji. Niccolo Machiavelli menekankan dalam bukunya Il Principe (1532) bahwa penguasa harus dapat menggunakan segala cara agar dapat mempertahankan kekuasaan (Rousseau, 2011). Begitu pula dalam hal berdiplomasi, Machiavelli mengatakan bahwa seorang duta harus memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab untuk reputasi negaranya, walaupun cara yang digunakan dalam berdiplomasi dengan menggunakan pengkhianatan tipu muslihat dalam prakteknya. Selain itu juga dalam berdiplomasi Machiavelli melihat bahwa suatu negara harus dapat membuat dirinya disegani dan diakui dengan negara lainnya. Menurutnya, aliansi juga penting untuk dibangun dalam mempertahankan kedaulatan negara (Salamah, 2014).
 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi mengalami perkembangan lebih maju atau yang sekarang kita sebut diplomasi modern diawali pada masa Rennaisans. Pada era Dark Age, gereja menjadi kekuatan sentral utama kehidupan manusia, namun pada akhirnya hal ini ditentang sejak menyebarnya konsep Charlemagne di Eropa. Paham Kristendom yang awalnya mendominasi Eropa dengan kristenisasi dan kesewang-wenangan petinggi gereja, turut digantikan dengan Absolutisme yang memberikan kekuasaan tertinggi berada pada Raja. Awal absolutisme modern diyakini telah ada di seluruh Eropa yang menjadi awal mula zaman modern. Akhir zaman kegelapan pun ditandai dengan hadirnya renaisans yang membawa nilai-nilai baru yakni humanisme, individualisme, empirisme dan rasionalisme. Praktik-praktik diplomasi pun telah berkembang selayaknya zaman modern, seperti penempatan perwakilan diplomatic secara permanen dalam rangka menjalin hubungan antar negara, serta telah menggunakan keutamaan negosiasi (soft power) dalam hal menyelesaikan konflik. Lahirnya Abad Renaisans juga didukung oleh aktor-aktor berpengaruh seperit Machiaveli yang memberontak kekuasaan gereja. Dalam hal keuasaan, Nicolo Macghiavelli mengungkapkan penguasa harus melakukan segala cara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya, sebagaimana diplomasi seharusnya dilaksanakan.

0 comments:

Post a Comment

Page Fans

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Online Project management